Iuran BPJS Tidak Jadi Naik, Kemenkeu Kelimpungan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akui kebingungan usai Mahkamah Agung (MA) membatalkan iuran BPJS Kesehatan yang sempat naik pada awal tahun ini.

Kemenkeu juga akan memutar otak bagaimana menangani defisit terjadi di tubuh BPJS Kesehatan usai iuran ini tidak jadi naik.

Ketetapan masalah bertambahnya iuran ini pemerintah tidak dapat memprediksi berapa besar dana yang perlu diserahkan ke BPJS Kesehatan.

Pemerintah membayarkan kenaikan iuran buat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Kita tadi terima ada ketetapan MA kita sedang dalami keputusan itu seperti apa bunyi serta implikasinya tentu kondisi BPJS yang kita pahami tahun kemarin ia defisit cukup dalam,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (9/3/2020) malam dikutip dari suara.com.

Sesaat bila kenaikan BPJS Kesehatan diurungkan, maka ada implikasi yang perlu dituntaskan oleh masyarakat. Sedangkan soal apakah pemerintah akan menarik kembali uang yang sudah disetorkan ke BPJS Kesehatan, Kemenkeu akan melihat hasil keputusan dari MA.

“Itu kelak resikonya seperti apa sesudah kita dalami ketetapan itu, apa ketetapan serta resikonya. Pasti kita ini kan harus bicara dengan kementerian lain,” tuturnya.

BPJS Kesehatan sampai sekarang ini belum menerima hasil keputusan dari Mahkamah Agung terkait dengan kabar berita yang tersebar, jika Mahkamah Agung menyetujui judicial review berkaitan Perpres 75 tahun 2019. Ini disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf.

“Sampai sekarang BPJS Kesehatan belum terima salinan hasil keputusan Mahkamah Agung itu, hingga belum bisa memberi komentar lebih dalam lagi, “ kata Iqbal dalam info persnya.

Sekarang BPJS Kesehatan belum dapat mengkonfirmasi kebenaran isi keputusan MA itu serta mempelajari hasilnya bila telah diberikan.

Jika hasil konfirmasi telah didapat serta teruji kebenarannya BPJS Kesehatan akan lakukan penyelarasan dengan kementerian terkait sesuai ketetapan yang berlaku
“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan terus mengikuti setiap ketetapan resmi dari Pemerintah,” tandas Iqbal.

Awalnya, Mahkamah Agung (MA) menyetujui judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 mengenai Jaminan Kesehatan. Dalam keputusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *